Home / HSP TV / Momen Pelaksanaan Pilkades Serentak di Lampura , Dijadikan Ajang Pungli Oknum Panitia

Momen Pelaksanaan Pilkades Serentak di Lampura , Dijadikan Ajang Pungli Oknum Panitia

Lampung Utara (hspmedia.tv) – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Kabupaten Lampung Utara (Lampura) yang akan dilaksanakan pada November 2021 mendatang nampak belum sepenuhnya mematuhi aturan Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa.

Pada pasal 34 ayat No 6 disebutkan biaya pemilihan kepala desa dibebankan kepada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota. Hal itu terbukti dari mencuat dugaan adanya pemungutan biaya serta intimidasi oleh oknum panitia kepada calon para kepala desa.

Dugaan pelanggaran tersebut terjadi pada Desa Gunung Raja Kecamatan Sungkai Barat, kabupaten setempat, menurut narasumber yang enggan disebutkan namanya, dia menceritakan ketua panitia pilkades setempat mengatakan bahwa pihaknya meminta uang sebesar Rp 4.500.000,- ” jika para calon enggan membayar maka mereka mengancam tidak ada yang mau menjadi panita,” beber narasumber kepada awak media. Selasa (6/7/2021).

Lebih lanjut dia menceritakan, salah satu calon telah membayar uang yang diminta panitia “salah satu calon sudah bayar sebesar Rp 2.500.000,- mereka memberikan kwitansi berstempel panitia pilkades,” kata dia.

Sementara Camat Sungkai Barat Ridho, saat dihubungi awak media mengatakan dirinya belum mengetahui permasalah yang terjadi. “Sya belum tau pasti permasalahnya, nanti coba saya panggil Kades dan Ketua Panitianya,” singkatnya.

Terpisah Ketua Pantia Pilkades Gunung Raja saat dihubungi awak media via ponsel 0811799xxx berkelit terkait pemungutan tersebut,  namun dirinya berkilah pemungutan uang itu hasil kesepakatan semua calon Kades.

“Untuk mencukupi kebutuhan pelaksanaan kegiatan pada pilkades serentak di Desa gunung Raja, para calon Kades sanggup untuk menambah biaya dengan dana iuran, sumbangsi meraka kepada kami panita berjumlah Rp.4.500.000 (Empat juta lima ratus) percalon kades, dari 4 calon Kades. kami tidak mematok dan mewajibkan untuk pungutan iuran tersebut, sejauh ini baru 2 calon yang sudah membayar, satu calon Rp.2.500.000. dan satu calonnya Rp.500.000 dan sisanya akan dilunasi sebelum penetapan calon kades,” dalih oknum panitia pilkades.

Sementara itu, Kepala Dinas DPMPD Lampung Utara ketika hendak dikonfirmasi oleh awak media Rabu 07 Juli 2021. Kepala dinas tidak berada di kantor dan saat dihubungi melalui sambungan ponsel tidak tersambung. (Tim/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *