Home / LAMPUNG / Bandar Lampung / RIBUAN MAHASISWA DAN ELEMENT MASYARAKAT TOLAK UU OMNIBUS LAW

RIBUAN MAHASISWA DAN ELEMENT MASYARAKAT TOLAK UU OMNIBUS LAW

BANDAR LAMPUNG (HSPTV) – Ribuan mahasiswa dan buruh serta elemen warga lainya yang ada di Sai Bumi Ruwa Jurai melakukan demo menolak disahkannya UU tersebut. Demo dimulai dengan longmarrch dari Tugu Adipura Bandar Lampung, Rabu (7/10/2020).

Mulai pukul 8 Pagi, ribuan massa sudah berkumpul di Tugu Adipura. Massa terus berjalan kaki dan bergerak hingga Gedung DPRD Lampung di Teluk Betung. Tuntutan massa sangat jelas, yakni menolak Umnibus Law. Dan meminta pemerintah serta DPR menghapus serta membatalkan UU tersebut.

Salah satu elemen massa itu yakni, dari Langkapura Bersatu,  gabungan pemuda, mahasiswa dan warga yang ada di kecamatan Langkapura Bandar Lampung.

Menurut korlapnya, Aryadi Citra Raditya, pihaknya menolak dengan tegas disahkannya UU Cipta Kerja tersebut. ” Kami bersama elemen massa lainya dengan tegas menolak undangan undangan tersebut,” tegasnya. Alasannya kata dua, Omnibus Law dinilai sangat merugikan buruh dan tidak berpihak pada tenaga kerja.

Sementara itu salah satu mahasiswa Itera, Sonia mengatakan, dirinya bersama Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) ikut menyuarakan menolak keras UU Omnibus Law yang telah disahkan oleh pemerintah bersama DPR.

“Kami sudah kumpul di sini mulai dari pukul 08:00 Wib untuk mengadakan longmarch mulai dari depan Hotel Sheraton sampai ke gedung DPRD Lampung untuk menyampaikan penolakan disahkannya UU Omnibus Law,” ujarnya.

Adapun dari Aliansi Mahasiswa Memanggil yang memanggap poin-poin bermasalah, yakni pertama Outsourcing bebas dipergunakan di semua jenis pekerjaan tidak ada batas waktu. Bank tanah yang memperparah ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia.

Kemudian, yang dimaksud permasalahan bank tanah adalah terkait pemberian hak pengelolaannya serta dapat memberikan hak pakai hak guna usaha dan hak guna bangunan kepada pihak lain sampai 90 tahun.

Dihapusnya pasal yang mengatur reforma agraria yang akan berdampak pada ketidak jelasan status tanah yang terlantar dan akan menimbulkan sengketa yang berkepanjangan. Potensi agraria dan lingkungan hidup yang berpotensi menyebabkan kriminalitas terhadap rakyat.

Kekuasaan birokratis terpusat yang berlawanan dengan desentralisasi/otonomi daerah pasca 1998. UU cipta kerja akan menarik kewenangan pemerintah provinsi dalam mengelola SDA di daerah tersebut, menarik kewenangan penertiban peraturan daerah dan penertiban izin.

Hingga siang hari massa masih memadati gedung DPRD dan sekitarnya gedung pemprov Lampung. Aksi ini masih berjalan tertib dengan pengawalan ketat pihak. keamanan dari Polri dan TNI. (Ros)

Check Also

Nopiyansah Terpilih Nahkodai DPD KNPI Pesibar

BANDAR LAMPUNG (hspmedia.tv) – Setelah melalui perdebatan panjang dalam forum Musyawarah Daerah (Musda) DPD KNPI …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *